Limapuluh Kota, Kliksumatra. Com –Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Doni Ikhlas, SH, M.Si memimpin rapat paripurna hari jadi Kabupaten Lima Puluh Kota ke-184 tahun 2025 bersama Wakil Ketua Alia Efendi Dt.Bijayo Nan Mudo, dan H.Muhammad Fadhlil Abrar, Lc, di ruang sidang utama gedung DPRD Lima Puluh Kota, Minggu 13 April 2025.
Doni Ikhlas menyampaikan beberapa hal diantaranya terkait Pariwisata Lembah Harau, sektor Pertanian, pelaku UMKM, Infrastruktur dan berbagai hal lainnya. Menurut Doni panggilan Ketua DPRD Lima Puluh Kota, butuh kepedulian bersama untuk menjawab berbagai semua hal atau tantangan semua itu.
Menurut tokoh muda Lima Puluh Kota ini momentum Lebaran Idul Fitri 1446 H-2025 M menjadi angin segar bagi masyarakat Lima Puluh Kota terutama dalam pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Mengingat kunjungan wisatawan yang datang keberbagai tempat destinasi unggulan di Lima Puluh Kota, meningkat terutama ke Lembah Harau. Kunjungan itu jelas berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat.
Lebih jauh ia menyebutkan selain wisatawan, kontribusi juga datang dari perantau yang pulang kampung selama momen Lebaran. DPRD berharap terjadi lonjakan permintaan hasil UMKM dan Komoditas Pertanian lokal. Sehingga Pemerintah Daerah dan DPRD diharapkan menginisiasi organisasi atau wadah komunikasi yang lebih aktif dengan perantau, agar kontribusi mereka (Perantau) bisa terkelola lebih terarah dan berdampak jangka panjang bagi pembangunan daerah.
“Perlu diinisiasi organisasi atau wadah komunikasi yang lebih aktif dengan perantau, agar kontribusi mereka (Perantau) bisa terkelola lebih terarah dan berdampak jangka panjang bagi pembangunan daerah,” sebut Doni Ikhlas.
Dikatakan Doni, beberapa kendala atau tantangan yang perlu disikapi atau dijawab secara serius kedepannya menurut Ketua DPRD adalah, infrastruktur penunjang wisata yang perlu ditingkatkan, fasilitas umum yang belum lengkap, peningkatan SDM, minimnya ivent berskala nasional/Internasional serta belum adanya komitmen bersama pemangku kepentingan dalam hal Penegakkan hukum untuk pariwisata.
“Perlu komitmen bersama untuk berbagi hal, baik berupa peningkatan infrastruktur, fasilitas umum, SDM serta belum adanya komitmen bersama pemangku kepentingan untuk penegakan hukum untuk Pariwisata, sehingga kerja inklusif belum terwujud yang berdampak pada belum maksimalnya pendapatan pajak dan retribusi,” pungkasnya
Ketua DPRD juga menyebut, disaat satu pihak ingin percepatan diberbagai bidang, terutama Pariwisata, sementara lainnya hanya memandang saja. Ada yang mau percepatan, sedangkan yang lain diam memandang saja. Padahal kita harus menegakkan aturan dan komitmen tanpa pandang bulu (Equality Before The Law).
Sementara itu tokoh masyarakat Lima Puluh Kota, Brigjen. Pol. Drs, Jafriedi, MM yang merupakan Direktur Advokasi BNN RI, menyampaikan terkait posisi strategi Lima Puluh Kota dalam konteks pembangunan nasional dan tantangan global. Dirinya memuji tema hari jadi Kabupaten Lima Puluh Kota “Bertransformasi Menjadi Kabupaten Lima Puluh Kota Bangkit”, sebagai ajakan yang relevan untuk menghadapi masa depan.
“Transformasi bukan sekadar perubahan, tetapi keberanian untuk menjemput masa depan. Potensi besar daerah ini harus dimanfaatkan secara bijaksana agar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” sebutnya.
Jafriedi juga menyoroti berbagai tantangan global seperti krisis ekonomi, depresiasi rupiah, dan potensi meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK). Untuk itu, ia mendorong penguatan sumber daya manusia, sinergi lintas sektor, serta pembangunan berbasis potensi lokal sebagai strategi menghadapi tekanan ekonomi global.
Menurutnya, sektor-sektor unggulan seperti pertanian, UMKM, dan pariwisata budaya perlu mendapat perhatian lebih melalui integrasi budaya dan ekonomi serta kerja sama antar daerah.
“Bangkitnya sebuah Kabupaten sangat ditentukan oleh kualitas manusianya. Mari jadikan generasi muda sebagai agen transformasi itu sendiri,” ucapnya.
Sementara itu, Bupati Lima Puluh Kota, H. Safni, dalam pidatonya menegaskan pentingnya perubahan paradigma pembangunan yang menitikberatkan pada kolaborasi lintas sektor. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat pemerintah, swasta, akademisi, dan generasi muda untuk bersama-sama membangun daerah yang bermartabat, maju, dan berkelanjutan.
“Transformasi adalah sebuah keharusan. Jika kita tidak berubah, maka kita akan tertinggal,” ujar Safni didepan pimpinan dan anggota DPRD serta puluhan masyarakat yang hadir.
Ia juga menekankan bahwa kemajuan fisik harus dibarengi dengan pelestarian nilai-nilai budaya Minangkabau agar identitas lokal tetap menjadi pijakan dalam setiap langkah pembangunan.
Sementara itu Gubernur Sumatera Barat H.Mahyeldi, diwakil Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesra, Ahmad Zakri,
menyampaikan ucapan selamat Hari Jadi Kabupaten Lima Puluh Kota Ke-184. Dia mengingatkan perayaan ini bukanlah hanya sekedar seremonial belaka, tetapi ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
Dia menyebut saat moment hari jadi inilah kita memerlukan suatu tindakan dan jiwa besar untuk mengkaji dan mengkaji kembali tentang apa-apa yang telah kita lakukan dan yang akan kita lakukan sebagai antisipasi terhadap masalah yang muncul dimasa mendatang.
Peristiwa Peringatan Hari Jadi Ini Juga Sekaligus Mengingatkan Kita, Bahwa Pemerintah Dibentuk Untuk Melayani Masyarakat Dan Dengan Pemahaman Ini Tentunya Kita Perlu Melihat Apakah Kita Sudah Sepenuhnya Mampu Melayani Keinginan Dan Tuntutan Masyarakat Itu.
Kita Harus Mampu Memahami Dan Menempatkan Moment Hari Jadi Ini Sebagai Momentum Untuk Melakukan Perenungan Yang Mendalam, Bukan Saja Dilihat Dari Segi Ceremoninya Semata. Pemerintah Daerah dikatakannya, saat Ini Berada Pada Kondisi Pembiayaan Pembangunan Daerah Yang Dalam Kondisi Tidak Baik. Ruang Fiskal Yang Tersedia Sudah Tidak Lagi Seperti Tahun Tahun Sebelumnya. Regulasi Keuangan Dan Kondisi Transfer Ke Daerah Yang Memang Sudah Mulai Dibatasi Dan Tidak Lagi Seleluasa Tahun Tahun Sebelumnya.
Untuk Itu Kedepannya Pemerintah Daerah Sudah Perlu Memikirkan Langkah Strategis Untuk Menggali Potensi-potensi Guna Peningkatan PAD. Kreatifitas Tidak Lagi Untuk Merencanakan Belanja Yang Tepat, Efektif Dan Efisien, Namun Juga Harus Bisa Menimbulkan Kontribusi Atau Dampak Terhadap Penerimaan Keuangan Daerah. Sudah Waktunya Pemerintah Daerah Melirik Konsep Reinventing Government. Pemerintahan Yang Berwawasan Pendapatan, Disamping Sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Dan Penyelenggara Pembangunan.
Sudah Tidak Relevan Lagi Jika Pemerintah Daerah Terlalu Menggantungkan Diri Kepada DAU. Karena Pemerintah Pusat Saat Ini Telah Memberlakukan Pengaturan DAU Yang Sebelumnya Hanya Bersifat Umum Saja, Sekarang Dibagi Dua Menjadi DAU Yang Tidak Ditentukan Dan DAU Yang Ditentukan Penggunaannya.
Menurutnya, Pemerintah Daerah Harus Bisa Mencari Dan Menciptakan Strategi Kreatif Dan Konstitusional, Yang Dapat Meningkatkan PAD. Ini Semua Agar Pembiayaan Pembangunan Daerah Yang Dilaksanakan Tetap Bisa Berjalan Dengan Baik Dan Tidak Malah Menimbulkan Masalah Baru Yang Menyebabkan Pemerintah Harus Memangkas Lagi Anggaran Yang Ada.
“Kita Harus Akui, Belum Optimalnya Penggalian Potensi PAD menjadi salah Satu Penyebab Rendahnya Indeks Kemandirian Fiskal, dan berdampak kepada Percepatan Pembangunan Daearah,” ucapnya.
#pariwaraharijadiDPRDkabupaten50kota
