PANGKALPINANG, KLIKSUMATRA.COM–Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dari tahun ke tahun selalu berpolemik. Ungkapan ketidakpuasan dan protes dari masyarakat nyaris terjadi di mana-mana. Mulai dari persoalan proses pendaftaran, masalah kuota, hingga zonasi.
Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Bangka Belitung, Prof Bustami Rahman pun mengaku miris.
Menurut Guru Besar Ilmu Sosiologi Universitas Bangka Belitung (UBB) ini, pihak terkait perlu melakukan sejumlah pembenahan agar ke depan, PPDB di setiap jenjang pendidikan di Bangka Belitung berjalan lancar dan tak berpolemik.
Menurut Bustami, langkah pertama yang harus dilakukan adalah pihak berwenang perlu memikir ulang kebijakan publik tentang PPDB, khususnya untuk jenjang SMA/SMK.
“Sistem zonasi sebenarnya cukup bijak, karena sudah bisa menghindari bertumbuhnya sekolah favorit, persaingan antar sekolah dan wilayah. Namun, ternyata masih ada para peminat terutama orang tua murid memaksa keinginannya kepada satu sekolah saja yang dianggapnya favorit sehingga menimbulkan ‘penumpukan’ jumlah murid di sekolah yang dianggap favorit itu,” kata mantan Rektor UBB periode pertama ini.
Langkah kedua, lanjut Bustami, pihak terkait harus menempatkan pemahaman bahwa setiap anak memiliki hak yang sama dan memiliki peluang yang sama juga.
“Adapun masalah seleksi, seharusnya hanya ditujukan sekadar untuk membatasi kuota, bukan dalam rangka memilih ‘kemampuan’ murid. Selama ini yang diberlakukan bahwa tahapan seleksi itu selalu diarahkan berdasar hasil ‘kemampuan’ murid,” jelas Bustami.
Sedangkan langkah ketiga, persepsi terhadap eksistensi sekolah harus diubah sesuai amanat Pembukaan UUD 45 dan batang tubuhnya.
“Sekolah harus dipersepsi bukan sebagai pihak yang membutuhkan murid, tetapi muridlah yang membutuhkan sekolah. Jadi, seleksi atau semacamnya tidak diperlukan. Oleh sebab itu, sistem zonasi bisa jalan terus asal diawasi dan dijalankan dengan ketat dibantu oleh Kantor Dukcapil yang punya visi yang sama dengan Dinas Pendidikan,” jelas Bustami.
Lebih lanjut dikatakan Bustami, karut marut PPDB juga disebabkan kebiasaan buruk berupa titip menitip peserta didik.
“Mentalitas titip menitip harus dibuang jauh-jauh. Ini sisa dari mental peradaban kuno yang kita sebut mental komunal. Di dalam kebijakan publik tidak dibenarkan adanya kebijakan yang lain, kecuali dalam hidup sosial bermasyarakat,” imbuh Bustami.
Disinggung bagaimana mengatasi jumlah peserta didik yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, menurut Bustami, pemerintah harus memikirkan perlunya pembangunan sekolah baru.
“Sekolah bisa segera dibangun, tidak harus sekolah negeri. Bahkan pembangunan sekolah swasta harus didorong dengan bantuan pemerintah,” ujar Bustami.
Menurut Bustami, saat ini kualitas guru baik negeri maupun swasta sudah sejajar atau memiliki kualitas yang sama.
“Ketimpangan kualitas guru negeri dan swasta sudah lama terkurangi. Begitu juga dengan kualitas sekolahnya, baik negeri maupun swasta tidak ada bedanya, dan ini harus terus disosialisasi oleh kita bersama,” ungkap Bustami. (*)
Penulis: Imo
Editor: Ichsan Mokoginta Dasin
