PAYAKUMBUH,kliksumtra Pasca bergulirnya persoalan dua orang mantan Tenaga Harian Lepas (THL), Rio dan Abel, pasangan suami istri yang diduga dipecat secara sepihak oleh Pemko Payakumbuh melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dan merebak serta menjadi perbincangan publik, mulai disoroti oleh Wakil Rakyat setempat.
Hal itu dikatakan oleh juru bicara Fraksi Golkar, Wirwan Putra Dt Rajo Mantiko Alam, pihaknya menyoroti banyaknya persoalan yang sedang terjadi serta merebak di Kota Payakumbuh. Salah satunya adalah persoalan pemecatan THL yang terkesan secara sepihak di pecat oleh Pemko Payakumbuh.
Akibat pemecatan tersebut telah terjadi kegaduhan di tengah masyarakat dan menjadi sebuah isu tidak sedap di tengah masyarakat Sumbar khususnya Kota Payakumbuh,” kata Wirman, Jumat (27/05). Jubir Fraksi Golkar tersebut menjelaskan, jika pemecatan yang dialami oleh THL di Lingkungan Pemko Payakumbuh tanpa adanya kejelasan alasan dari pemberhentian itu sangat merisaukan semua lapisan pihak masyarakat.
“Amat tidak wajar jika terjadi pemecatan tanpa melalui prosedur yang jelas di masa kondisi sedang sulit ini. Rasanya itu tidak pas serta tidak memiliki hati nurani,” ucap Wirman.
Hal senada juga dikatakan oleh YB Parmato Alam, Ketua Fraksi Partai Golkar. Menurutnya tidak bijak memecat THL secara sepihak tanpa memiliki alasan yang jelas. Sebagai Wakil Rakyat kami menyesalkan tindakan arogan serta kesewenang-wenangan itu terjadi.
“Ini harus jadi Atensi Pemko Payakumbuh yang perlu diselesaikan secara cepat. Jika pada nantinya tidak jelas dan tidak terbukti jika para THL yang dipecat itu memiliki kesalahan, Pemko jangan malu mengembalikan hak hak mereka lagi. Jangan sampai persoalan ini berlarut dan memaksa DPRD untuk membikin Pansus,” sebut mantan ketua DPRD Payakumbuh itu.
Sebelumnya, beberapa hari yang lalu publik digegerkan dengan adanya peristiwa pemecatan pasangan suami istri bernama Rio dan Abel yang bekerja sebagai THL di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh.
Pemecatan secara sepihak yang dialami oleh pasutri itu, tidak jelas apa pangkal masalahnya. Di sisi lain, Pihak Pemko terkesan pura-pura tidak mendengar dan lebih memilih untuk bungkam dan menghindar dari kejaran publik. (rls/intan)
