PAYAKUMBUH, kliksumatra.com- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Payakumbuh Hamdi Agus memaparkan ada 6 poin penting yang bersentuhan langsung dengan pokok-pokok pikiran (Pokir) para wakil rakyat pada tahun 2023 nanti saat menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh yang berpusat di kantor wali kota, Kamis (17/03).
Adapun 6 poin yang dipaparkan oleh Politikus PKS tersebut adalah peningkatan kemandirian dan keterampilan individu masyarakat yang akan menunjang ekonomi keluarga, pembentukan dan perbaikan infrastruktur guna menunjang aktifitas masyarakat, pembinaan terhadap pelestarian adat dan budaya, peningkatan sarana dan prasarana bidang pertanian, penguatan kelembagaan kemasyarakatan, dan penguatan terhadap nilai-nilai keagamaan.
Dalam sambutannya itu, Hamdi juga menyampaikan pelaksanaan musrenbang telah dimulai dari kelurahan dan melibatkan semua pihak, pemangku kepentingan termasuk anggota DPRD yang terlibat di wilayah pemilihan masing masing.
“Musrenbang merupakan sarana yang sangat berpengaruh bagi para pihak dalam merumuskan perencanaan pembangunan secara kolaboratif dengan melibatkan tiga pilar pembangunan yaitu pemerintah daerah, masyarakat dan tentunya pihak swasta,” kata Hamdi.
Hamdi, Anggota DPRD dari Daerah Pemilihan Payakumbuh Barat itu juga menambahkan pada dasarnya hasil dan keluaran Musrenbang akan menjadi masukan dan pedoman penting dalam rangka perumusan dan penyempurnaan rencana kerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh untuk Tahun Anggaran 2023, selanjutnya akan dijadikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun anggaran 2023.
“Selaku wakil rakyat kami sangat mendukung pelaksanaan Musrenbang Kota Payakumbuh yang kali ini mengambil tema Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Budaya serta reformasi struktural untuk pertumbuhan berkelanjutan,” ujarnya.
Hamdi juga menyebutkan hal penting yang perlu dipikirkan secara bersama setelah menurunnya perkembangaan Covid-19 adalah pemulihan ekonomi masyarakat yang hancur akbiat pandemi Covid-19.
Terakhir, Hamdi memaparkan saat ini daerah mengalami penurunan dalam jumlah dana APBD baik 2022 maupun 2023. Salah satu penyebab berkurangnya APBD adalah karena berkurangnya dana transfer ke daerah dari pusat.
“Namun kami sangat berharap atas apa yang telah kami sampaikan sebelumnya bahwa Pokir DPRD harus menjadi perhatian pemerintah daerah untuk dapat diwujudkan tanpa adanya pemotongan atau pengurangan atas apa yang telah diusulkan oleh DPRD tersebut,” pungkasnya. (rls/intan)
