Limapuluh Kota,Kliksumatra. Com —Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota terus berupaya melakukan upaya mitigasi terhadap ancaman bencana yang akan terjadi. Ini bukan tanpa alasan karena bencana selalu datang tanpa memberikan banyak waktu untuk berpikir. Ketika hujan deras memicu banjir, tanah mulai bergerak, angin kencang merobohkan bangunan atau api membesar di kawasan permukiman, masyarakat setempat menjadi pihak pertama yang berhadapan dengan keadaan darurat tersebut.
Aparatus Pemerintah, petugas kepolisian, TNI dan relawan mungkin akan bergerak menuju lokasi, namun tetap saja menit-menit awal yang menentukan, keselamatan warga sangat bergantung pada pengetahuan, keberanian dan kesiapan masyarakat di sekitar tempat kejadian. Salah satu upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh kota dalam membentuk Kampung Siaga Bencana (KSB) merupakan salah satu bukti kewaspadaan dan kesiapan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan bencana yang akan terjadi.
Dalam tahap awal sinergi lintas sektoral dalam menghadapi skenario terburuk bencana alam telah lebih dulu dilakukan dan kian diperkuat. Hal itu diwujudkan dengan kegiatan forum krusial forum krusial Sosialisasi Kampung Siaga Bencana (KSB) di Kecamatan Suliki pada awal Juli dengan melibatkan unsur dari BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota selaku unsur otoritas penuh dan legal dalam penanganan bencana.
Dan tidak berhenti disitu aksi lanjutan langsung dilakukan melalui pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) Sulam Naga di Kecamatan Suliki, salah satu daerah yang termasuk cakupan rawan bencana di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sebanyak 60 orang yang berasal dari enam nagari di Kecamatan Suliki dikukuhkan sebagai pengurus KSB Sulam Naga dalam apel pengukuhan sekaligus Simulasi Uji Standar Operasional Prosedur Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana, Minggu, 5 Juli 2026 di Lapangan Ateh Kubu Jorong Suliki Pasar Nagari Suliki.
Kegiatan ini dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Ini tidak hanya menjadi acara pengukuhan organisasi baru namun sekaligus menjadi ujian awal bagi masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota khususnya di Suliki dalam menghadapi situasi darurat secara cepat, tepat dan terkoordinasi.
KSB Sulam Naga beranggotakan perwakilan masyarakat dari Nagari Andiang, Suliki, Limbanang, Tanjung Bungo, Kurai dan Sungai Rimbang. Enam puluh pengurus tersebut dipersiapkan menjadi penggerak kesiapsiagaan di nagari masing-masing. Mereka akan menjalankan peran mulai dari memberikan edukasi kepada masyarakat, memetakan potensi ancaman, melakukan langkah mitigasi, membantu membangun sistem peringatan dini hingga melakukan penanganan awal ketika bencana terjadi.
Bupati Lima Puluh Kota, Safni Sikumbang, mengingatkan bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki kekayaan alam yang besar. Namun, kondisi geografis daerah itu juga menyimpan potensi ancaman bencana yang perlu dihadapi secara serius. Banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran dan berbagai bencana lainnya dapat terjadi sewaktu-waktu. Karena itu, penanganan bencana tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah dan petugas kebencanaan. Masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk menyelamatkan diri, membantu kelompok rentan, mengenali jalur evakuasi dan mengambil tindakan awal tanpa harus menunggu instruksi terlalu lama.
“Kampung Siaga Bencana merupakan wadah untuk meningkatkan kewaspadaan, kesiapsiagaan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi risiko bencana, melalui KSB, masyarakat diharapkan tidak lagi hanya menjadi objek yang menunggu pertolongan. Warga diarahkan menjadi bagian aktif dalam sistem penanggulangan bencana berbasis nagari” kata Safni.
Menurut Bupati, pengukuhan pengurus KSB Sulam Naga bukan sekadar seremoni. Di balik pembacaan ikrar dan penyematan identitas pengurus, terdapat tanggung jawab besar untuk melindungi masyarakat. Masyarakat diharapkan mampu mengenali potensi ancaman di lingkungannya, melakukan langkah-langkah pencegahan, serta bertindak cepat dan tepat ketika terjadi bencana. Para pengurus harus mampu menjadi motor penggerak dalam memberikan edukasi, menyusun pola koordinasi dan membangun sistem peringatan dini di tingkat nagari.
“Saya berharap para pengurus yang telah dikukuhkan mampu menjadi motor penggerak dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, membangun sistem peringatan dini di tingkat nagari, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan bencana,” ujarnya.
Safni Sikumbang mengajak masyarakat Kecamatan Suliki menjadikan kesiapsiagaan sebagai budaya. Kepedulian terhadap lingkungan, pelestarian alam dan semangat gotong royong harus menjadi bagian dari upaya mengurangi risiko.
“Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota berkomitmen untuk terus mendukung berbagai program peningkatan kapasitas masyarakat di bidang kebencanaan sehingga terwujud masyarakat yang tangguh, mandiri dan siap menghadapi bencana,” tegasnya.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Limapuluh Kota, Indra Suryani, mengatakan pembentukan Kampung Siaga Bencana bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan menghadapi ancaman di lingkungannya.
Menurutnya, penanggulangan bencana tidak hanya dimulai ketika bencana telah terjadi. Upaya tersebut harus dimulai jauh sebelumnya melalui pemetaan risiko, edukasi, pelatihan serta pembentukan organisasi masyarakat yang memahami tugas masing-masing.
“Tujuan kegiatan ini adalah memfasilitasi pembentukan Kampung Siaga Bencana sekaligus mempersiapkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana. Masyarakat harus memahami potensi dan risiko bencana di wilayahnya sehingga mampu melakukan antisipasi secara mandiri,” ujar Indra Suryani.
Pelaksanaan program tersebut dilakukan oleh Tim Kelompok Kerja Mitigasi dengan dukungan teknis dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Sosial Kabupaten Limapuluh Kota.
Indra menegaskan, pengurus KSB bukan sekadar nama yang dicantumkan dalam surat keputusan. Mereka diharapkan menjadi ujung tombak dalam membangun kesadaran masyarakat dan melakukan penanganan awal sebelum bantuan dalam skala lebih besar tiba di lokasi.
“Pengurus ini merupakan perwakilan masyarakat dari enam nagari yang nantinya menjadi ujung tombak dalam edukasi, mitigasi dan penanganan awal apabila terjadi bencana di wilayah masing-masing,” jelasnya.
Setelah apel pengukuhan dan pembacaan ikrar siaga bencana, kegiatan dilanjutkan dengan simulasi penanganan keadaan darurat. Simulasi tersebut melibatkan Taruna Siaga Bencana atau Tagana, unsur pemerintah daerah, TNI-Polri, relawan dan masyarakat. Setiap unsur menjalankan peran sesuai standar operasional prosedur yang telah disiapkan. Latihan itu menjadi bagian penting dalam pembentukan KSB. Sebab, pengetahuan tentang kebencanaan tidak cukup hanya disampaikan melalui teori dan sambutan.
Masyarakat perlu memahami siapa yang memberikan informasi, siapa yang membantu proses evakuasi, ke mana warga harus bergerak, bagaimana kelompok rentan diselamatkan, serta bagaimana koordinasi dengan petugas dilakukan ketika keadaan darurat benar-benar terjadi. Melalui simulasi, kesiapan personel dan pola komunikasi antarunsur diuji. Kekurangan dalam koordinasi dapat diketahui sebelum masyarakat menghadapi bencana sesungguhnya.
Pembentukan KSB Sulam Naga juga diperkuat dengan bantuan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana dari Kementerian Sosial Republik Indonesia senilai Rp157.577.500. Bantuan tersebut mencakup dukungan pembentukan Kampung Siaga Bencana, fasilitasi pembentukan dan pengisian logistik Lumbung Sosial, serta pelaksanaan program Tagana Masuk Sekolah.
Keberadaan Lumbung Sosial menjadi salah satu unsur penting dalam sistem kesiapsiagaan. Logistik dasar disiapkan lebih dekat dengan masyarakat sehingga dapat digunakan ketika akses menuju wilayah terdampak terganggu atau bantuan dari luar belum sampai.
Sementara itu, program Tagana Masuk Sekolah diarahkan untuk memperkenalkan pengetahuan kebencanaan kepada pelajar. Pendidikan kesiapsiagaan sejak usia sekolah diharapkan membentuk generasi yang memahami risiko di lingkungannya dan mengetahui tindakan yang harus dilakukan saat menghadapi keadaan darurat.
Pembentukan sebuah organisasi tidak dengan sendirinya membuat masyarakat menjadi tangguh. Efektivitas KSB Sulam Naga akan ditentukan oleh aktivitas para pengurus setelah pengukuhan. Pemetaan kawasan rawan, penyusunan jalur evakuasi, pendataan warga lanjut usia, anak-anak dan penyandang disabilitas, pelaksanaan latihan berkala serta pembentukan sistem komunikasi darurat menjadi pekerjaan yang harus dilanjutkan di enam nagari.
Kesiapsiagaan juga perlu masuk ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Warga tidak hanya diminta mengetahui apa yang harus dilakukan ketika bencana datang, tetapi juga menjaga lingkungan dan mengurangi tindakan yang dapat memperbesar risiko bencana.
Pengukuhan 60 pengurus KSB Sulam Naga menjadi langkah awal. Tantangan berikutnya adalah memastikan organisasi tersebut tetap aktif, rutin berlatih dan hadir di tengah masyarakat. Sebab, ukuran keberhasilan Kampung Siaga Bencana bukan terletak pada banyaknya seremoni atau seragam yang dikenakan. Keberhasilannya akan terlihat ketika masyarakat mampu mengenali ancaman, memperingatkan sesama, menyelamatkan kelompok rentan dan bergerak secara terkoordinasi pada saat bencana benar-benar datang. Di Suliki, benteng pertama menghadapi bencana kini mulai dibangun. Bukan hanya melalui peralatan dan bantuan logistik, tetapi melalui pengetahuan, keberanian dan gotong royong masyarakat dari enam nagari. Bencana merupakan urusan bersama!.
Di hadapan 60 orang para pilar sosial dan relawan, Zaimar Hakim langsung menggebrak lewat pemaparan taktisnya mengenai pentingnya manajemen satu komando. “Dalam pusaran bencana, waktu adalah musuh sekaligus sekutu terbesar kita. Keterlambatan satu jam saja bukan lagi soal angka angka statistik, melainkan garis tipis yang memisahkan antara hidup dan mati,” tegas Zaimar Hakim membakar semangat peserta.
Menyadari urgensi mahapenting tersebut, BNPB bersama BPBD Kabupaten Limapuluh Kota terus memperkokoh pilar “Manajemen Penanganan Darurat Bencana” berbasis satu komando agar tidak ada lagi kebingungan koordinasi di lapangan.
Zaimar Hakim menjelaskan secara gamblang bahwa ketika status Tanggap Darurat Bencana (TDB) resmi diketok, BPBD memiliki otoritas penuh dan legal yang dilindungi hukum untuk menerobos jalur birokrasi konvensional yang berbelit-belit.
Mengacu pada Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2007 dan PP No. 21 Tahun 2008, instansi penanggulangan bencana diberikan “kemudahan akses” mutlak yang meliputi pengerahan massal Sumber Daya Manusia (SDM) serta percepatan logistik dan peralatan berat ke titik nol bencana.
Kemudian, pemangkasan birokrasi perizinan, imigrasi, hingga pengadaan barang dan jasa darurat tanpa hambatan administratif dan hak komando penuh untuk memerintah dan mengonsolidasikan seluruh sektor, lembaga, maupun organisasi kemanusiaan.
Seluruh kekuatan ini dilebur ke dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB). “Tujuannya hanya satu: membabat habis ego sektoral dan mempercepat aksi penyelamatan jiwa di lapangan,” urai Kalaksa BPBD tersebut.
Strategi penguatan ke depan akan dipusatkan pada koordinasi lintas sektor yang agresif, mendongkrak kapasitas SDM hingga ke tingkat Nagari (Desa), serta digitalisasi sistem peringatan dini (early warning system).
“Ingat, mitigasi yang matang dan terencana hari ini adalah jaminan bagi keselamatan nyawa, aset, dan keberlanjutan masa depan daerah. Ini adalah ikhtiar kolektif kita bersama Kampung Siaga Bencana untuk mewujudkan Limapuluh Kota yang tangguh dan aman,” pungkas Zaimar Hakim, ditutup dengan gemuruh tepuk tangan apresiasi dari seluruh jajaran Dinas Sosial dan peserta sosialisasi.
