PAYAKUMBUH,kliksumatra.com– Komisi A DPRD Kota Payakumbuh melaksanakan Rapat Kerja dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Payakumuh di ruang rapat Komisi A DPRD setempat, Senin (17/1).
Rapat dipimpin Ketua Komisi A Sri Joko Purwanto didampingi Koodinator Armen Faindal bersama Wakil Ketua Aprizal, Sekretaris Zainir, serta anggota Alhudri Dt. Rangkayo Mulie, Nasrul, dan Wirman Putra Dt. Mantiko Alam. Sementara itu hadir Kepala BNNK Payakumbuh Febrian Jufril dan jajarannya.
Ketua Komisi A Sri Joko Purwanto mengatakan mendukung langkah Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Payakumbuh dengan program Kelurahan Bersih dari Narkoba (bersinar) untuk menekan peredaran Narkoba khususnya di Kota Payakumbuh.
Menurut Joko, data Narkoba di Payakumbuh dalam beberapa tahun terakhir cukup menghawatirkan dan perlu adanya langkah preventif yang harus dilaksanakan untuk memberantas peredaran Narkoba.
“Ini cukup mengkhawatirkan dan menjadi ancaman bagi masyarakat kota Payakumbuh Sehingga langkah langkah preventif harus dilaksanakan,” ujar Joko
Menurut Joko dengan adanya Kelurahan bersinar maka masyarakat juga ikut terlibat dalam mencegah peredaran Narkoba dilingkungannya. Dicontohkan oleh Joko Kelurahan bersinar yang sudah ada di Kota Payakumbuh dimana masyarakatnya bahu membahau dalam ikut menjaga wilayah setempat agar terbebas dari Narkoba. Mereka banyak membuat program dalam menjaga daerah mereka dari Narkoba. Untuk itu semakin berkembangnya kelurahan bersinar menjadi langkah awal yang sangat baik dalam pemberantasan narkoba.
Kepala Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Payakumbuh Febrian Jufril mengatakan pihaknya terus berkomitmen mencegah dan memberantas narkoba dengan melakukan upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di wilayah Kota Payakumbuh
“Salah satu program yang kami laksanakan tahun ini yaitu adanya Kelurahan bersinar yang dapat dioptimalkan di seluruh kelurahan yang ada di Kota Payakumbuh,” Ujarnya
Dikatakannya, tujuan adanya Kelurahan Bersinar ini tidak lain adalah untuk mendorong upaya P4GN hingga ketingkat bawah, yakni desa dan kelurahan dengan melibatkan aparatur pemerintah dan masyarakat di kelurahan setempat. (rls/intan)
